Redaktur 
Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI untuk menyoroti ketidakseimbangan dukungan negara antara perguruan tinggi negeri dan swasta, serta mengkritik kebijakan KIPK dan operasional Universitas Terbuka.
Global24jam, Senayan Jakarta| Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6), Forum Rektor PTMA dipimpin Ketua Forum Prof. Dr. Ma’mun Murod menyampaikan berbagai kegelisahan kalangan PTS terhadap kebijakan pendidikan tinggi yang dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan pendidikan tinggi swasta (PTS).
“Kami melihat adanya ketidakseimbangan yang semakin lebar antara PTN yang mendapat dukungan penuh dari negara dan PTS yang harus mandiri tanpa subsidi. Hal ini berdampak pada daya saing, akses mahasiswa, hingga kualitas layanan,” ujar Prof. Ma’mun.
Assoc.Prof.Dr. Desri Arwen, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), menekankan bahwa PTS berjuang tanpa biaya APBN sementara PTN mendapat sokongan penuh negara.
“PTS berjuang tanpa biaya dari APBN, sementara PTN mendapatkan sokongan penuh negara. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi kesetaraan regulasi dan kesempatan. Jika ini terus dibiarkan, banyak PTS akan tergerus dan hilang, padahal peran mereka sangat besar dalam mencerdaskan bangsa,” Rektor UMT, Assoc. Prof. Dr. Desri Arwen menegaskan pada forum yang sama.
Forum juga menyoroti masifnya penerimaan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) tanpa rasio dosen-mahasiswa memadai.
“Jumlah mahasiswa UT yang sangat besar tetapi dengan dukungan dosen yang terbatas patut menjadi perhatian serius. Kami khawatir akan terjadi penurunan kualitas pembelajaran dan pengawasan akademik,” imbuh Dr. Desri Arwen, tokoh nasional pendidikan tinggi PP Muhammadiyah.
Ir. H. La Tinro La Tunurung dari Fraksi Gerindra menyebut Komisi X akan meneruskan masukan kepada Kemendiktisaintek. “Kami mendengar dengan seksama seluruh kegelisahan yang disampaikan. Komisi X berkomitmen menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan pemerintah. Kami akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat lanjutan dengan Kemendiktisaintek agar solusi konkret dapat segera dirumuskan, terutama terkait pemerataan dukungan, evaluasi KIPK, jalur mandiri, serta pengawasan terhadap UT,” ujar La Tinro.
Kedua pihak sepakat menjaga komunikasi intensif untuk kebijakan pendidikan tinggi yang mengakomodir seluruh elemen.***
Penulis/Editor: Zulfadhli Anwar
Kontributor Foto dan News: Aznil Fajri
